Panduan untuk omnibus bill pada penciptaan pekerjaan: 1.028 halaman dalam 10 menit

Penuh Inspirasi, wawasan dan pengetahuan

Atenda selalu memberikan yang terbaik dan terakurat untuk Anda

Home > Blog > Panduan untuk omnibus bill pada penciptaan pekerjaan: 1.028 halaman dalam 10 menit

20200822-atenda-omnibus-bill-10-menit-icon.jpg


Panduan untuk omnibus bill pada penciptaan pekerjaan: 1.028 halaman dalam 10 menit

Atenda.id | 22 Aug 2020

Beberapa pekan lalu, pemerintah menyerahkan RUU omnibus kontroversial tentang penciptaan lapangan kerja ke DPR, dengan target pembahasan dalam 100 hari.


Baca Juga: Tren Usaha 2020 Untuk Usaha Kecil


Presiden Joko “Jokowi” Widodo memprakarsai omnibus bill untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia dan menarik investasi, sehingga mendorong peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Pertumbuhan ekonomi tahunan merosot ke level terendah tiga tahun di 4,97 persen pada kuartal keempat 2019 karena investasi dan ekspor mendingin.


Namun, kelompok buruh memprotes RUU tersebut atas potensi pengurangan hak, remunerasi dan jaminan kerja. Pengamat mengkritik kuatnya peran pemerintah pusat yang berpotensi menimbulkan risiko bagi mekanisme check and balances demokrasi Indonesia. Para ahli lingkungan telah memperingatkan bahwa Analisis Dampak Lingkungan yang kurang ketat dan persyaratan izin bangunan akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak berkelanjutan.


Usaha, bagaimanapun, menyambut baik RUU tersebut karena fokus pada perampingan izin usaha, membuat Indonesia lebih terbuka untuk investasi asing dan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel.


RUU omnibus tentang penciptaan lapangan kerja akan mengubah 73 undang-undang dan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Pemerintah dan dunia usaha menilai Indonesia overregulasi dengan total 43.511 peraturan pemerintah pusat serta peraturan tingkat kementerian, lembaga, dan daerah.


RUU penting ini akan mempengaruhi setiap orang Indonesia karena mencakup berbagai masalah mulai dari usaha dan pendidikan hingga sertifikasi halal dan kewenangan pemerintah daerah. Di bawah ini adalah panduan The Jakarta Post untuk omnibus bill 1.028 halaman tentang penciptaan lapangan kerja.


Relaksasi standar lingkungan


RUU omnibus tentang penciptaan lapangan kerja secara signifikan melonggarkan standar lingkungan untuk kegiatan usaha yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). RUU tersebut mengubah Pasal 23 dalam UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang menjabarkan kriteria yang harus diikuti oleh usaha untuk meminta Amdal sebelum beroperasi.


Kriteria tersebut meliputi perubahan lanskap alam, eksploitasi sumber daya, pencemaran, dampak sosial budaya, konservasi dan warisan budaya, risiko keamanan, tumbuhan dan hewan, dan lain-lain.


Omnibus Bill menetapkan bahwa hanya usaha yang “berdampak penting terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya” yang memerlukan amdal. Rincian ketentuan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).


Lebih lanjut, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kegiatan usaha yang membutuhkan amdal tidak dapat lagi mengajukan banding atas dokumen tersebut, menurut amandemen Pasal 26 UU 32/2009. Pakar lingkungan juga tidak akan lagi terlibat dalam analisis dampak lingkungan, ungkap omnibus bill.


Panitia penilai amdal yang terdiri dari instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar lingkungan dan teknis, organisasi lingkungan hidup dan perwakilan masyarakat, dicabut dalam RUU tersebut.


Pencabutan izin mendirikan bangunan


Sejumlah persyaratan dan izin yang diperlukan untuk membangun gedung akan dihapuskan dalam omnibus bill. RUU tersebut mencabut sekitar 26 pasal, atau hampir setengah dari UU 28/2002 tentang bangunan.


Persyaratan administratif seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), status kepemilikan bangunan dan izin hak atas tanah, hingga izin arsitektur dan peruntukan bangunan, antara lain yang diatur dalam UU 28/22 akan dipotong dalam RUU Omnibus.


Izin untuk keselamatan, persyaratan struktural, perlindungan terhadap kebakaran dan sambaran petir, serta persyaratan kesehatan, udara, penerangan, sanitasi, bahan bangunan, kenyamanan bangunan, akses evakuasi, dan aksesibilitas bagi pengunjung penyandang cacat juga akan dicabut.


Rezim izin usaha baru


Presiden Jokowi telah memperkuat peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengefektifkan penerbitan semua izin usaha. Tanggung jawab penerbitan izin usaha saat ini tersebar di banyak instansi pemerintah dan pemerintah daerah.


RUU Omnibus Bill tentang penciptaan lapangan kerja memperkuat regulasi yang ada dengan menyederhanakan prosedur perizinan usaha di hampir semua sektor usaha, termasuk kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelistrikan dan industri. Selanjutnya, perdagangan, standardisasi termasuk sertifikasi halal, infrastruktur dan perumahan umum, transportasi, kesehatan, obat-obatan dan makanan, pendidikan dan budaya, pariwisata, pos, telekomunikasi dan penyiaran, keamanan dan pertahanan juga tercakup.


RUU tersebut mengubah undang-undang yang berlaku terkait dengan sektor usaha tersebut di atas, yang bertujuan untuk memudahkan proses perizinan dan melakukan usaha di dalam negeri. Pengaturan baru ini mengambil sebagian besar usulan omnibus bill.


Relaksasi investasi


Omnibus bill memuat daftar sektor baru yang dilarang investasi, sementara sektor lainnya akan dibuka dan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersendiri. Perpres tersebut akan mengganti daftar investasi negatif (DNI) yang terkenal buruk dengan daftar investasi baru untuk sektor-sektor prioritas, kata pejabat pemerintah.


Pasal 12 UU No 25/2007 akan diubah agar tidak lagi memasukkan ketentuan yang melarang penanaman modal asing dalam daftar negatif penanaman modal. Sebaliknya, sektor usaha yang ditutup untuk investasi, baik dalam maupun luar negeri, adalah sebagai berikut: narkotika, perjudian, flora dan fauna yang terancam punah, terumbu karang, persenjataan kimiawi, kimia industri, dan bahan kimia yang membahayakan ozon.


Di sektor media, misalnya, ketentuan bahwa investor asing hanya boleh memiliki perusahaan media melalui mekanisme pasar saham - seperti membeli saham organisasi berita dalam penawaran umum perdana - telah diubah.


Pasal 11 UU No. 40/1999 tentang Pers kini secara longgar menyatakan bahwa “pemerintah pusat akan mengembangkan pers melalui penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan penanaman modal”.


Reformasi ketenagakerjaan


Hak keseluruhan untuk pembayaran pesangon, di luar tunjangan dasar, akan dikurangi atau dihapuskan seluruhnya, meskipun penghitungan untuk pesangon dasar tetap tidak berubah.


Penghitungan yang kaku atas hak pesangon, pembayaran pengakuan masa kerja (UPMK) dan kompensasi hak (UPH) yang dibedakan berdasarkan alasan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam pasal 161 sampai 172 dalam UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, semuanya akan dihapus. Sebaliknya, omnibus bill penciptaan lapangan kerja hanya mewajibkan pemberi kerja untuk melakukan pembayaran pesangon dan UPMK sesuai dengan masa kerja karyawan.


Ekspatriat akan diizinkan bekerja di lebih banyak fungsi daripada hanya urusan diplomatik, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Dalam omnibus bill, TKA akan diizinkan bekerja di Indonesia tanpa izin pada posisi yang berkisar dari anggota direksi dan komisaris, karyawan diplomatik atau konsuler, hingga peneliti dan insinyur darurat. Pekerja asing yang baru memulai juga akan dibebaskan dari persyaratan izin kerja.


Persyaratan outsourcing akan dilonggarkan secara signifikan di bawah RUU omnibus, karena Pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang melarang karyawan outsourcing melakukan lebih dari tugas inti di perusahaan harus direvisi. Omnibus bill akan membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan penuh waktu.


Selain itu, industri padat karya tidak harus mengikuti upah minimum regional dan gubernur di masing-masing provinsi dapat menggunakan rumus yang berbeda dalam perhitungannya. Rincian lebih lanjut akan dibahas dalam PP terpisah, sesuai dengan RUU. Usaha mikro dan kecil dibebaskan dari ketentuan upah minimum tetapi harus membayar pekerja mereka di atas angka garis kemiskinan.


Pasal 93 yang mengatur tentang hak pekerja atas cuti berbayar dalam keadaan tertentu telah dihapus dari omnibus bill. Keadaan yang saat ini tercakup termasuk cuti berbayar selama tiga hari ketika pekerja menikah, dua hari ketika anak-anak mereka disunat atau dibaptis atau menikah, atau ketika istri mereka melahirkan atau melakukan aborsi. Pekerja yang anggota keluarganya meninggal dunia mendapatkan satu hingga dua hari cuti tidak dibayar dalam peraturan yang berlaku.


RUU omnibus mencabut Pasal 159 yang memperbolehkan pekerja untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau instansi hubungan industrial jika mereka ingin menggugat alasan di balik keputusan untuk memberhentikan mereka.


Mekanisme baru jaring pengaman sosial telah ditambahkan ke dalam omnibus bill, yang disebut program jaminan sosial bagi pekerja yang di-PHK dan dikelola oleh BPJS, selama pekerja atau pemberi kerja membayar premi. Ini akan berada di atas program yang sudah ada yang mencakup kesehatan, kecelakaan terkait pekerjaan, pensiun, hari tua dan asuransi jiwa.


Pemerintah juga akan memperkenalkan mekanisme bonus satu kali baru dalam tagihan omnibus, yang mewajibkan perusahaan menengah dan besar untuk segera membayar bonus gaji tergantung pada lama masa kerja pekerja di perusahaan mereka. Disebut sebagai "pemanis", bonus ini merupakan pembayaran satu kali dalam waktu satu tahun setelah omnibus law berlaku.


Pemerintah pusat yang lebih kuat


Pemerintah pusat dapat mengubah undang-undang yang berlaku demi percepatan penciptaan lapangan kerja melalui sebuah PP dan dapat berkonsultasi dengan DPR untuk melakukan hal tersebut, sesuai Pasal 170 omnibus bill.


Ketentuan baru dalam omnibus bill juga dapat memberdayakan Badan Sertifikasi Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama, untuk menerbitkan sertifikat halal bagi produk konsumen. Pasal 1 UU 33/2014 tentang jaminan produk halal saat ini mengatur bahwa sertifikasi halal berdasarkan pedoman dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).


Namun, berdasarkan amandemen Pasal 7 undang-undang tersebut, BPJPH memperluas kemitraan sertifikasi halal kepada ormas Muslim terdaftar, di atas potensi kemitraan dengan kementerian atau lembaga terkait, penjamin produk halal (LPH) dan MUI, sebagai diatur dalam hukum yang berlaku.


Dana kekayaan kedaulatan


Bab 10 tentang investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional mengamanatkan pembentukan badan "otoritas khusus" yang dipimpin oleh menteri keuangan, sebuah kendaraan yang digambarkan oleh Presiden Jokowi sebagai dana kekayaan negara.


Menteri Keuangan melalui badan tersebut, yang disebut Badan Pengelola Investasi, dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan, mengelola aset untuk investasi, bermitra dengan dana perwalian, menentukan mitra investasi, memberi dan menerima pinjaman dan mengelola semua aset, menurut Pasal 146 Undang-Undang No. tagihan omnibus.


Badan tersebut dapat bermitra dengan entitas pihak ketiga dalam pengelolaan aset, membentuk usaha patungan, atau model kemitraan lainnya, sesuai dengan Pasal 150. Menteri Keuangan akan memimpin direksi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak sebagai pengurus, Pasal 157 mengatur. Badan Pengelola Investasi juga akan dipimpin oleh lima komisaris, tiga dari latar belakang profesi, satu dari Kementerian Keuangan dan satu lagi dari Kementerian BUMN, sesuai Pasal 158.


Peran pemerintah daerah yang lebih lemah


Peran pemerintah daerah dalam perizinan usaha akan semakin melemah jika tidak dihapuskan seluruhnya untuk beberapa jenis perizinan, sesuai perubahan dan ketentuan baru dalam omnibus bill.


Pasal 350 ayat (4) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah telah diubah yang mewajibkan badan usaha perizinan daerah untuk menggunakan sistem perizinan elektronik yang akan dikelola dan disederhanakan kepada pemerintah pusat. Tidak ada persyaratan yang kaku seperti itu dalam undang-undang yang ada. Hukuman karena tidak merampingkan perizinan usaha daerah dengan pemerintah pusat akan mengakibatkan pemerintah pusat mengambil alih fungsi perizinan usaha pemerintah daerah.


Selanjutnya, pencabutan perda - di tingkat provinsi, gubernur, kabupaten atau kota - yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih tinggi dapat dilakukan melalui perpres, berdasarkan omnibus bill. Sementara itu, UU Pemda Pasal 251 hanya memungkinkan pencabutan peraturan tingkat provinsi dan gubernur oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.


Hukuman atas pelanggaran Pasal 251 yang telah diubah akan mengakibatkan sanksi administratif dan penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah. Sanksi penghentian transfer anggaran akan dikenakan kepada pemerintah daerah yang masih mengenakan pajak atau retribusi daerah yang telah dicabut oleh presiden, sesuai Pasal 252 RUU Omnibus Bill.


Amandemen lain yang akan melemahkan UU Pemda termasuk revisi UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengambil alih izin terkait lingkungan dari pemerintah daerah, termasuk Amdals.

Cintai bisnis anda dengan mudah.

Atur karyawan anda, dalam hitungan menit. Dimana pun. Kapan pun.